Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane mendorong Presiden Joko Widodo untuk keluarkan kebijakan supaya SIM, STNK, BPKB, serta TNKB saat berlakunya seumur hidup.
Hal semacam ini butuh dalam rencana menyikapi pernyataan Presiden Jokowi mengenai masihlah buruknya layanan SIM, STNK, BPKB, serta TNKB.
" Kami menilainya buruknya service di lingkungan lalul intas akibat sangat banyak kebutuhan yang bermain, dari mulai kebutuhan tingkat tinggi dalam proyek pengadaan sampai kepentinggan tingkat bawah, yaitu percalonan, " tutur Neta di Jakarta, Minggu (1/5)
Menurutnya, bila beragam kebutuhan ini masihlah mengkoptasi, janganlah berharap pelayanan di deretan lalulintas Polri bakal jalan ideal, seperti yang dikehendaki Presiden Jokowi. Karenanya, kata dia satu diantara langkah untuk memutus mata rantai kebutuhan yang mengkoptasi itu yaitu jadikan saat berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKP serta TNKB.
" Hingga tindakan percaloan dapat dipangkas. Lalu sistem pengurusan atau pembayaran pajak mesti dikerjakan melalui bank, umpamanya dengan ATM, " ungkap dia.
Dengan diterapkannya saat berlaku seumur hidup untuk SIM, STNK, BPKB, serta TNKB, kata Neta proyek penggadaannya tak akan menarik perhatian
untuk
dipatgulipat oleh mafia proyek. Sampai kini, menurutnya tiap-tiap tahunnya proyek pengadaan
untuk SIM, STNK, BPKB serta TNKB nilainya kian lebih Rp 1, 3 triliun, hingga senantiasa jadi incaran mafia proyek.
" Tahun 2015 umpamanya, proyek pengadaan materiil STNK Rp 285, 8 miliar, BPKB Rp 274, 8 miliar, serta TNKB Rp 370, 9 miliar, " tutur dia.
Demikian halnya, lanjut Neta bila SIM, STNK, BPKB, serta TNKB diperpanjang dalam periode spesifik, tindakan percaloan bakal ramai. Oknum-oknum spesifik condong memperlambat sistem pengurusan supaya orang-orang keluarkan dana ekstra untuk calo atau pungli.
" Di banyak negara saat berlaku SIM dan lain-lain biasanya seumur hidup serta pengawasannya diperketat serta hukuman untuk pelanggarnya begitu tegas, " papar dia.
Selanjutnya, dia menyampaikan buruknya service SIM, STNK, BPKB, serta TNKB bukan sekedar bikin Presiden jengkel, namun juga sering bikin citra Polri semakin rusak. Karenanya, kata dia Presiden mesti selekasnya mendorong perbaikan yang penting dalam service yang dikerjakan Polri ini.
" Apa lagi sekarang ini pimpinan deretan Korlantas dari pusat sampai daerah, terlebih di lingkungan Polda Metro Jaya telah diduduki petinggi baru. Bila mereka tak dapat membawa pergantian yang dikehendaki Presiden, baiknya selekasnya dicopot serta ditukar dengan petinggi yang memiliki komitmen tinggi, " pungkap Neta.
sumber:http://www.kabarinformasi.com/2016/05/heboh-pak-presiden-jokowi-di-minta.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar